Salah Kaprah Memandang Pancasila, Refleksi Ketua GPM Sulut Soal Hari Pancasila

Manado - Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengutarakan dasar negara dalam 5 asas atau panca, selanjutnya akan dikenal dengan Pancasila. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 pemerintah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional. 

Saat pidato 1 Juni 1945 dicetuskan Ketuhanan Yang Maha, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Peringatan hari Pancasila 1 Juni 2021 ini, perlu kembali memaknai roh yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sulut Steven Sumolang, jangan salah kaprah memandang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makanya kandungan nilai di dalamnya harus dilihat secara komprehensif, tidak melihat secara parsial.

Selama ini Pancasila terkesan hanya sebagai pedoman hidup dalam menjaga stabilitas negara, menjaga kerukunan. Kalau terjadi konflik sosial dan  mengkritisi sesuatu hal yang substansial dalam kebijakan negara, akan dicap melanggar ideologi Pancasila. Pada akhirnya Pancasila terkadang dijadikan alat untuk memberangus perbedaan yang justru misinya untuk membangun bangsa.

Sumolang, menjelaskan untuk makna luhur Pancasila adalah visi keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia, kepada siapa saja dan dimana saja. Negara wajib hukumnya menjamin rakyat sejahtera pada setiap kelompok agama, kelompok kepercayaan, segenap suku bangsa, kaum miskin, buruh, tani, nelayan. Mereka yang tinggal di setiap sudut kota, setiap pelosok desa, suku terasing, pulau kecil, pulau terluar.

Pancasila : Sosialisme Indonesia

"Harus dipahami Pancasila lahir dari pergulatan sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan dari penjajahan atau imperialisme, membebaskan dari kemiskinan. Sehingga dasar negara Pancasila bagi pendiri bangsa ini menyebutkannya sebagai Sosialisme Indonesia, dimana Sukarno merunutnya dari konsep Marhaenisme atau perjuangan kaum tani. Untuk itu makna Pancasila adalah perjuangan kesejahteraan rakyat"

Ketua GPM Sulut, Steven Sumolang

Kesejahteraan rakyat perlu dilihat secara holistik lagi, bahwa kesejahteraan akan menyangkut keterbebasan dari kemiskinan, ekonomi rakyat, lingkungan hidup yang baik menjamin keberlangsungan hidup orang banyak.

“Jadi rakyat yang sejahtera, juga terkait dengan lingkungan hidup yang baik, agar sumber daya alam yang ada bisa dinikmati tersu menerus sampai ke anak cucu” kata Sumolang yang juga pemerhati lingkungan, ketua III Forum Komunikasi Pecinta Alam (FKPA) Sulut.